Di Parigi Moutong Sulteng, Demokrasi Berjalan Mulus

Di era reformasi yang melahirkan demokrasi, entah berapa kali negeri ini diguncang aksi anarkis. Aksi kekerasan itu berawal dari ketidak puasan sekelompok terhadap kelompok lain. Salah satu contoh adalah terkait pelaksanaan dan hasil pilkada. Pihak yang kalah memobilisasi massa untuk melakukan unjuk rasa menuntut pilkada dilakukan ulang. Buntutnya, terjadi perusakan fasilitas.

Tapi aksi serupa tidak terjadi di Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Awalnya, banyak mengkhawatirkan terhadap situasi yang berkembang menjadi "chaos" karena pada masa kampanye terjadi tindakan anarki berupa pemukulan dan perang kata-kata. Bahklan sempat tercetus dari salah satu kandidat bahwa pihaknya akan mengusir para pendatang. Bukan main.

Perkiraan pihak aparat keamanan sedikit meleset. Pelaksananaan pilkada di Kab. Parigi Moutong pada 19 Agustus 2008 berlangsung tertib dan aman. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi TPS setempat untuk memilih kandidat akan menjadi pemimpin selama 5 tahun ke depan. Memilih yang terbaik diantara yang jelek. Kenapa?? karena semuanya orang lama dan visi misinya nyaris sama. Gratis pendidikan, gratis berobat, pelayanan terbaik bla bla bla..

Lepas dari itu semua, perlu acungan jempol bagi pihak yang kalah karena telah mengakui kekalahannya walau pengumuman secara resmi dari KPUD setempat belum dilansir, toh dengan legowo mau mengakuinya. Sikap ksatria ini sebetulnya merupakan karakter asli masyarakat Parigi. Sejarah mencatat bahwa di wilayah Parigi Moutong dihuni oleh mayarakat yang taat dan loyal terhadap pemimpinnya. Dan pemimpinnya berjiwa besar. Satu hal yang tidak dipunyai kebanyakan pemimpin kita.

Terkait perkiraan aparat keamanan yang meleset, sebetulnya jika didalami lebih lanjut berhubungan erat dengan pengamanan pilkada. Jika perkiraan bahwa pilkada akan anarkis tentunya pihak keamanan bersiaga dan itu butuh dana. Semakin "serem" perkiraannya akan berbanding lurus dengan dana pengamanan. Namanya juga obyekan pilkada. Semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan dan dananya berasal dari APBD. Artinya uang rakyat juga yang dipakai. Uang rakyat juga yang dihambur-hamburkan. Kasihan rakyat........