mau kemana kita ini??????

Belum lama ini, kita disajikan maraknya demo dari mereka yang peduli terhadap generasi bangsa. Mereka mengkritisi pemerintah yang telah melakukan privatisasi pendidikan. Tentunya, maksud pemerintah melakukan privatisasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita yang saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Dibandingkan negara tetanggapun (misalnya Malaysia), kita semakin tertinggal. Padahal, dulu awal negeri jiran itu merdeka, mereka memboyong guru-guru dari negara kita untuk mendidik kaum bumi putra. Kini..., mereka melambung jauh di depan kita.

Hmmm, sebagai bangsa kita tentunya tidak perlu bangga dengan masa laulu tersebut walaupun sejarah perlu sebagai tempat kita berpijak dan ber-intropeksi diri.

Kembali ke masalah privatisasi. Negara ini memberikan kesempatan kepada dunia pendidikan swasta untuk turut mencerdaskan bangsa karena pendidikan merupakan hal utama dan wajib dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan merupakan agen kebudayaan dan agen perubah sekaligus pula berfungsi memelihara kehidupan bangsa itu sendiri. Tanpa pendidikan yang baik, sangat mustahil kita memiliki bangsa yang kokoh. Walapun secara tersurat, konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tugas dan kewajiban negara.

Tentunya, kita tidak lupa bahwa era lalu, negara begitu domina dalam segala hal. Namun memasuki era liberalisasi dan demokratisasi, pola “state oriented” ini jelas sangat bertentangan. Negara yang terus-menerus mengintervensi segalanya termasuk proses pendidikan malah menjadikan pendidikan itu sendiri tidak sehat. Menguatnya persaingan di tingkat global mendorong pemerintah itu menyelenggarakan pendidikan sebaik mungkin. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas.

Dampaknya jika negara secara berkesinambungan dan sistematis melakukan intervensi pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan adalah: matinya kreatifitas dalam masyarakat, lemahnya civil socity, juga budget tinggi dalam anggaran negara yang belum tentu tepat sasaran.

Kelompok Anti-Privatisasi

Mereka yang anti dengan privatisasi berpikiran bahwa: jika pendidikan diurus sepenuhnya oleh negara, maka distribusi pendidikan yang baik akan semakin efektif dan tepat sasaran, sehingga setiap masyarakat bisa merasakannya.

Dalam pikiran seperti itu, terkandung asumsi bahwa pemerintah dipercaya bisa melaksanakan tugas penyelenggaraan dengan sangat baik. Ide ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi, berangkat dari pengalaman Orde Baru yang sentralistis dan rezim-rezim diktator, pemerintah yang diberi wewenang terlalu besar, hanya menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi dan jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri yaitu untuk membentuk kesadaran kritis.

Pengalaman orde baru dan rezim-rezim diktator menunjukan “negara” bukan arena yang tidak sepenuhnya netral. Sebab, disana ada kelompok-kelompok yang saling bersaing dan memperebutkan pengaruh.

Privatisasi mau dibawa kemana?

Setelah privatisasi,…..pendidikan kita mau dibawa kemana. Banyak kalangan sekarang malah sedikit kesal…, lembaga pendidikan kita hanya ber-orientasi uang walaupun tidak sedikit yang seimbang antara uang dan mutu. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah harus bertindak sebagai regulator atau hakim yang menengahi bagaimana agar proses penyelenggaran pendidikan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Semoga.